Mulai tahun ini, Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Bulukumba membuat kebijakan baru. Pengiriman tenaga kerja sepenuhnya dilakukan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) lokal.
Disosnakertrans menilai jika PJTKI lokal yang membawa TKI ke luar negeri akan lebih memudahkan koordinasi dan pemantauan aktivitas TKI tersebut. Bahkan diharapkan nantinya hanya satu PJTKI yang beroperasi di Bulukumba.
Kepala Bidang Tenaga Kerja Disosnakertrans Bulukumba, Nasruddin mengatakan bahwa kebijakan ini untuk memperkuat PJTKI lokal. Ini juga untuk menekan permasalahan terkait TKI.
Apalagi, kata dia, yang sulit terpantau selama ini adalah sistem pelaporan pihah PJTKI pasca pengiriman tenaga kerja. Akibatnya, data tentang kondisi terakhir TKI tidak lagi terinput dengan lengkap. Termasuk kapan pemulangannya dan perpanjangan kerjanya.
Dengan menggunakan PJTKI lokal atau yang berasal dari Bulukumba sendiri, kata dia, praktis akan memudahkan koordinasinya.
"Bukan berarti kami menolak PJTKI dari luar untuk masuk di Bulukumba. Cuma kami hanya memberikan ruang yang lebih besar kepada PJTKI di Bulukumba sendiri," ujar Nasruddin, Kamis 26 Januari.
Selain itu, Nasruddin mengakui bahwa sampai saat ini masih banyak TKI ilegal yang lolos ke luar negeri. Hanya saja, menurutnya, hal ini memang bukan persoalan mudah untuk menghentikannya. Pasalnya, seringkali TKI ilegal ini awalnya beralasan hanya untuk berkunjung ke keluarganya di Kalimantan atau Parepare.
Namun, setelah sampai di tempat tersebut justru berupaya untuk menyeberang ke Malaysia untuk menjadi tenaga kerja. Hal inilah yang sulit terpantau apalagi sebagian besar yang menjadi TKI ilegal adalah penduduk di pedesaan.
"Makanya, sulit sekali kami mendeteksinya. Tapi kami akui banyak yang seperti itu," tambahnya.
Anggota DPRD Bulukumba, Zulkifli Saiye mengatakan persoalan TKI ini perlu dibenahi. Beruntung, kata dia, untuk Bulukumba tidak banyak yang terdengar bermasalah di luar. Kendati demikian, menurutnya, pemantauan TKI ini harus dilakukan secara terencana.
Apalagi, Bulukumba menurutnya adalah salah satu daerah yang paling banyak mengirim TKI ke luar negeri setiap tahunnya. Dengan begitu, sangat besar potensi adanya pelanggaran dalam penyaluran TKI ini termasuk kemungkinan adanya oknum yang bermain untuk memanfaatkan mereka.
"Disosnakertrans harus membuat suatu perencanaan matang agar TKI yang dikirim ke luar negeri tidak hanya untuk pekerja kasar. Balai Latihan Kerja harus dimaksimalkan," katanya.(fajar/arm/sap)
Read More...
 |
| Ilustrasi |
Kepala Bidang Tenaga Kerja Disosnakertrans Bulukumba, Nasruddin mengatakan bahwa kebijakan ini untuk memperkuat PJTKI lokal. Ini juga untuk menekan permasalahan terkait TKI.
Apalagi, kata dia, yang sulit terpantau selama ini adalah sistem pelaporan pihah PJTKI pasca pengiriman tenaga kerja. Akibatnya, data tentang kondisi terakhir TKI tidak lagi terinput dengan lengkap. Termasuk kapan pemulangannya dan perpanjangan kerjanya.
Dengan menggunakan PJTKI lokal atau yang berasal dari Bulukumba sendiri, kata dia, praktis akan memudahkan koordinasinya.
"Bukan berarti kami menolak PJTKI dari luar untuk masuk di Bulukumba. Cuma kami hanya memberikan ruang yang lebih besar kepada PJTKI di Bulukumba sendiri," ujar Nasruddin, Kamis 26 Januari.
Selain itu, Nasruddin mengakui bahwa sampai saat ini masih banyak TKI ilegal yang lolos ke luar negeri. Hanya saja, menurutnya, hal ini memang bukan persoalan mudah untuk menghentikannya. Pasalnya, seringkali TKI ilegal ini awalnya beralasan hanya untuk berkunjung ke keluarganya di Kalimantan atau Parepare.
Namun, setelah sampai di tempat tersebut justru berupaya untuk menyeberang ke Malaysia untuk menjadi tenaga kerja. Hal inilah yang sulit terpantau apalagi sebagian besar yang menjadi TKI ilegal adalah penduduk di pedesaan.
"Makanya, sulit sekali kami mendeteksinya. Tapi kami akui banyak yang seperti itu," tambahnya.
Anggota DPRD Bulukumba, Zulkifli Saiye mengatakan persoalan TKI ini perlu dibenahi. Beruntung, kata dia, untuk Bulukumba tidak banyak yang terdengar bermasalah di luar. Kendati demikian, menurutnya, pemantauan TKI ini harus dilakukan secara terencana.
Apalagi, Bulukumba menurutnya adalah salah satu daerah yang paling banyak mengirim TKI ke luar negeri setiap tahunnya. Dengan begitu, sangat besar potensi adanya pelanggaran dalam penyaluran TKI ini termasuk kemungkinan adanya oknum yang bermain untuk memanfaatkan mereka.
"Disosnakertrans harus membuat suatu perencanaan matang agar TKI yang dikirim ke luar negeri tidak hanya untuk pekerja kasar. Balai Latihan Kerja harus dimaksimalkan," katanya.(fajar/arm/sap)
